Menurut Wakanno , praktik nyata yang terjadi di Pulau Seram adalah oknum Dinas Kehutanan Provinsi Maluku berkolaborasi dengan perusahaan untuk menjual hak karbon dari hutan adat kepada pihak asing, sementara masyarakat diberi iming-iming bibit pohon dan uang Rp.10 juta per kelompok yang disinyalir sebagai umpan sementara keuntungan mengalir ke mereka.
Menurut pria asal Desa Rumberu, Kecamatan Inamosol, Kabupaten SBB, lewat rilisnya yang dikirim ke media ini, pada Minggu, (2/8/2026) , adapun strategi yang digunakan untuk mendapatkan hasil dari penjualan karbon adalah perusahaan dan oknum Dinas Kehutanan memasang patok-patok bertuliskan “Hutan Lindung” di wilayah adat yang dinyatakan bahwa wilayah tersebut adalah wilayah konservasi tetapi ternyata itu adalah pintu masuk untuk mengalihkan nilai ekonomi hutan melalui perdagangan karbon.
"Masyarakat adat tiba-tiba dilarang mengakses hutan tempat mencari damar, berburu, dan menggantungkan hidup. Di saat yang sama, nilai ekonomi hutan justru mengalir ke pihak lain melalui jual beli kredit karbon. Ini yang disebut korban ganda, kehilangan akses ke hutan, dan kehilangan pendapatan potensial yang seharusnya menjadi hak mereka" urainya.
Selanjutnya, Wakanno mengatakan, masyarakat diberikan bibit tanaman dan disuruh menanam tanpa pengawasan, tanpa pendampingan berarti. Mereka juga diberikan uang Rp10 juta per kelompok.
Menurutnya uang itu hanyalah umpan, sementara itu, nilai karbon dari hutan yang dijaga masyarakat dijual dengan harga puluhan bahkan ratusan kali lipat di bursa karbon internasional.
Data menunjukkan nilai karbon Indonesia dijual 10-25 kali lebih rendah dari harga pasar global artinya, keuntungan besar justru dinikmati oleh perantara dan korporasi, bukan masyarakat.(Nicko Kastanja)
Tags
news
