Saat ditemui di Desa Piru, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten SBB pada Senin, (3/8/2026) OA menyatakan bahwa, kebutuhan akan minyak tanah menjadi persoalan mendasar di masyarakat yang langsung bersentuhan dengan masyarakat kecil, karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten SBB dalam hal ini dinas terkait yakni Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja (Perindagnaker) Kabupaten SBB harus bisa melihat persoalan ini.
Ia mengatakan, persoalan kelangkaan Minyak Tanah di Ibu kota Kabupaten SBB, Kota Piru menjadi preseden buruk bagi citra ibu kota kabupaten yang berjuluk Saka Mese Nusa itu, bahkan berdampak buruk bagi kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati , Ir. Asri Arman, M.T, dan Selfinus Kainama, S.Pd.
Dimana, kelangkaan BBM jenis Minyak Tanah ini terjadi dalam rentang waktu yang panjang yakni selama 5 hari, mulai dari Kamis, (22/7/2026) hingga Senin, (27/7/2026), disaat itu untuk mendapatkan minyak tanah yang menjadi kebutuhan pokok, masyarakat harus mengantri selama berjam-jam, bahkan ada yang sudah mengantri selama seharian penuh tetapi tidak dapat membeli minyak tanah karena stoknya habis, kemudian dijanjikan esok lagi, sehingga masyarakat dibuat menderita karena kelangkaan ini.
OA mengatakan, karena persoalan ketika becusan Pemda SBB dan Dinas Perindagnaker yang dipimpin oleh pimpinan sementara Abidin Papalia, masyarakat di Piru mengakibatkan terjadi percecokan antara agen minyak tanah dengan pembeli.
"Mungkin di zaman kepemimpinan Asri-Selfinus ini saja masyarakat bertikai dan baku ancam dimana-mana karena ketidakbecusan pimpinan," kecamnya.
Anehnya, meskipun minyak tanah langka di Ibukota Kabupaten Piru, tetapi di kecamatan lain seperti Kecamatan Waisala yakni Pulau Buano, stok minyak berlimpah bahkan berlebih meskipun harganya diatas Harga Eceran Tertinggi (HET).
"Di Buano minyak tanah banyak sampe tumpah-tumpah tetapi harganya sedikit diatas," ungkap salah satu sumber
Menurut OA, persoalan ini memantik dugaan adanya permainan dari salah satu Ketua Komisi dari DPRD SBB yang memainkan jatah minyak tanah di Kabupaten SBB, dimana jatah Minyak Tanah di ibukota kabupaten dikurangi, dan dialihakan ke kecamatan lainnya.
OA juga menilai adanya kejanggalan dari ketidakbecusan Plt. Kadis Perindangnaker , Abidin Papalia yang menyebabkan masyarakat menderita karena kesulitan minyak tanah, dan roda perekonomian SBB mandek justru diberi reward oleh Bupati sebagai Kepala Dinas Definitif.
Karena persoalan kelangkaan Mitan sudah terjadi berkali-kali dan menyengsarakan masyarakat, maka OA meminta Ketua Komisi yang bersangkutan dapat bisa menyelesaikan persoalan tersebut agar tidak terjadi lagi masalah dikemudian hari. (Nicko Kastanja)
Tags
news
