Kepala Desa Tala Mangkir dari Panggilan Penyidik, Gangguan Tower BTS Berulang, Masyarakat Minta Kapolda Maluku Bertindak Tegas

Piru (28/4/2026), saatkita.com - Dugaan tindak pidana yang melibatkan Kepala Desa Tala semakin menjadi perhatian publik. Selain diduga tidak memenuhi panggilan penyidik (mangkir) dalam agenda klarifikasi di Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Maluku, kini muncul keluhan serius dari masyarakat terkait gangguan jaringan telekomunikasi yang terjadi secara berulang di wilayah tersebut.

Sejumlah warga Desa Tala yang enggan disebutkan namanya menyampaikan bahwa sinyal Telkomsel dari tower BTS di wilayah Tala telah mengalami gangguan selama kurang lebih lima hari, dan kondisi tersebut disebut terjadi berulang kali. Gangguan ini diduga berkaitan dengan pemutusan aliran listrik (NCB) pada tower, yang berdampak langsung pada terhentinya layanan komunikasi.

Akibat kondisi tersebut, masyarakat mengaku sangat dirugikan karena aktivitas sehari-hari yang bergantung pada jaringan telekomunikasi menjadi terganggu, mulai dari komunikasi keluarga hingga kegiatan ekonomi dan pelayanan publik.
“Kami sangat dirugikan. Sinyal hilang sudah beberapa hari, dan ini bukan pertama kali terjadi. Kami hanya ingin layanan normal kembali,” ungkap salah satu warga.

Masyarakat Tala pun meminta Kapolda Maluku untuk mengambil langkah tegas dalam menyikapi persoalan ini, baik terkait gangguan tower BTS maupun dugaan tindak pidana yang tengah bergulir.

Di sisi lain, kasus dugaan pemerasan yang melibatkan Kepala Desa Tala terhadap PT. Turaro dalam proses penerbitan rekomendasi penggunaan lahan tower BTS saat ini masih dalam penanganan Ditreskrimsus Polda Maluku. Masyarakat berharap agar proses hukum tersebut dapat dituntaskan secara transparan dan profesional.

“Kami juga meminta agar kasus pemerasan yang sedang berjalan di Polda Maluku dapat dituntaskan secara adil. Jangan sampai berlarut-larut,” tambahnya

Dengan situasi yang terjadi, publik berharap aparat penegak hukum dapat segera mengambil langkah konkret guna mengembalikan stabilitas layanan telekomunikasi serta memastikan proses hukum berjalan tanpa hambatan.

Penegakan hukum yang tegas dinilai penting tidak hanya untuk memberikan kepastian hukum, tetapi juga untuk melindungi kepentingan masyarakat yang secara langsung terdampaknya. (Nicko Kastanja)

Baca Juga

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama