Dalam rekaman video yang beredar luas di tengah masyarakat, sejumlah peserta aksi menyampaikan kritik terhadap kondisi daerah yang dinilai belum sepenuhnya kondusif, bahkan, dalam orasi yang disampaikan oleh koordinator demo, Fadly Boufokar terdapat pandangan yang mengarah pada penilaian bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat belum mampu menciptakan suasana damai dan stabilitas sosial secara menyeluruh.
Menanggapi pernyataan tersebut, tokoh muda SBB, Mozes Rutumalesy angkat bicara, menurutnya, berbagai konflik sosial yang terjadi belakangan ini tidak sepantasnya serta-merta dibebankan kepada Pemerintah Daerah maupun kepada Bupati SBB, Ir. Asri Arman.
"Dari sekian banyak konflik sosial yang terjadi di beberapa kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Barat belakangan ini, saya melihat persoalannya bukan semata-mata terletak pada kelemahan Pemerintah Daerah, tetapi ada sejumlah kebijakan yang telah diambil oleh Bupati, namun dalam implementasinya tidak dikawal secara maksimal oleh pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab di bawahnya," ujar Mozes.
Mozes menilai, Bupati telah berupaya menjalankan tugas pemerintahan sesuai kewenangannya, namun demikian, berbagai kebijakan strategis yang telah dirancang dinilai tidak sepenuhnya mendapat dukungan dan pengawalan yang baik dari jajaran pelaksana di lapangan.
Menurut Rutumalessy, kondisi tersebut terlihat dalam sejumlah kebijakan pemerintahan, termasuk pada proses penataan birokrasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat beberapa waktu lalu.
"Bupati telah menyiapkan strategi dan kebijakan pemerintahan. Namun dalam perjalanannya, berbagai kebijakan tersebut seolah kehilangan arah karena tidak dikawal secara baik oleh pihak yang diberikan tanggung jawab untuk melaksanakannya," katanya.
Sebagai contoh, Mozes menyoroti proses pengangkatan Penjabat Kepala Desa Lokki, Kecamatan Huamual. Ia menjelaskan bahwa sebelum pelantikan dilakukan, terdapat surat yang dikirimkan oleh enam kepala dusun di Petuanan Desa Lokki kepada Bupati Seram Bagian Barat melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD).
Menurutnya, dalam surat tersebut enam kepala dusun meminta agar masa jabatan penjabat kepala desa sebelumnya diperpanjang dan tidak dilakukan pergantian pada saat itu.
"Informasi yang saya peroleh dari keterwakilan enam kepala dusun menyebutkan bahwa mereka telah menyampaikan surat kepada pemerintah daerah melalui Dinas PMD. Namun belakangan mereka mengaku surat tersebut tidak diterima oleh Kepala Dinas PMD," ungkap Mozes.
Mendengar hal tersebut, Mozes mengaku kemudian bertemu langsung dengan Bupati SBB untuk menyampaikan aspirasi dari enam kepala dusun tersebut.
"Saya menyampaikan langsung kepada Bupati mengenai permintaan enam kepala dusun. Saat itu Bupati merespons secara positif dan mempertimbangkan aspirasi tersebut. Bahkan pada saat itu proses pelantikan Salmon F. Purimahua sebagai Penjabat Kepala Desa Loki sempat dibatalkan," ujarnya.
Namun demikian, Mozes mengaku tidak mengetahui secara pasti pertimbangan yang kemudian digunakan oleh pihak terkait hingga proses pelantikan tetap dilaksanakan beberapa minggu setelahnya.
"Yang menjadi pertanyaan saya, mengapa keputusan yang sebelumnya telah direspons oleh Bupati akhirnya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Faktanya, beberapa minggu kemudian pelantikan tetap dilaksanakan," katanya.
Seiring berjalannya waktu, Mozes menilai situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Desa Loki mengalami berbagai dinamika yang kemudian menjadi perhatian publik. Berbagai peristiwa yang terjadi di wilayah tersebut, menurutnya, menunjukkan adanya persoalan koordinasi dan komunikasi di tingkat pemerintahan wilayah.
Ia menduga akar persoalan bukan berada pada kebijakan pemerintah daerah, melainkan pada lemahnya pelaksanaan dan pengawalan kebijakan oleh unsur pimpinan wilayah, baik di tingkat kecamatan, pemerintah desa maupun perangkat pemerintahan di bawahnya.
"Saya melihat kelemahan justru berada pada tingkat pimpinan wilayah. Kepala desa, perangkat desa, kepala dusun dan pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab langsung terhadap masyarakat harus mampu membangun komunikasi yang baik dan mengawal setiap kebijakan pemerintah secara maksimal," tegasnya.
Moszes juga menyinggung informasi yang berkembang di tengah masyarakat mengenai kurang harmonisnya hubungan kerja antara Penjabat Kepala Desa Loki dengan sejumlah kepala dusun yang berada di wilayah petuanan tersebut.
Apabila kondisi demikian benar terjadi, menurutnya, maka situasi tersebut berpotensi mempengaruhi stabilitas sosial serta efektivitas pelayanan pemerintahan kepada masyarakat.
"Dari berbagai informasi yang berkembang, saya melihat perlunya evaluasi terhadap pola koordinasi di tingkat desa. Sebab keberhasilan sebuah kebijakan tidak hanya ditentukan oleh keputusan pimpinan daerah, tetapi juga oleh kemampuan aparat di lapangan dalam mengimplementasikan keputusan tersebut," katanya.
Sebagai anak muda Kabupaten Seram Bagian Barat, Mozes meminta Bupati Ir. Asri Arman untuk lebih cermat membaca berbagai fenomena yang terjadi di lapangan.
Ia menilai seorang kepala daerah perlu memastikan bahwa seluruh kebijakan yang telah diputuskan benar-benar dijalankan oleh jajarannya sesuai tujuan awal yang telah ditetapkan.
"Saya berharap Bupati lebih jeli melihat rangkaian peristiwa yang terjadi belakangan ini. Jangan sampai berbagai persoalan yang muncul di lapangan justru mencoreng kinerja pemerintah daerah, padahal akar persoalannya berada pada lemahnya pengawalan kebijakan oleh pihak-pihak tertentu," ujarnya.
Menurut Mozes, evaluasi terhadap kinerja pejabat teknis dan unsur pelaksana pemerintahan merupakan langkah yang perlu dipertimbangkan guna memastikan seluruh program dan kebijakan pemerintah berjalan efektif.
"Bupati harus waspada. Jangan sampai kerja keras dan komitmen beliau dalam membangun daerah justru dirusak oleh kelalaian atau tindakan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam menjalankan amanah pemerintahan. Kepentingan masyarakat harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi maupun kelompok," pungkas Moses.
Ia menambahkan bahwa seluruh elemen pemerintahan, mulai dari tingkat kabupaten hingga desa, harus memiliki visi yang sama dalam menjaga stabilitas daerah, memperkuat pelayanan publik serta mencegah munculnya konflik sosial yang dapat merugikan masyarakat luas.
Dengan sinergi yang baik antara pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa dan seluruh unsur masyarakat, Mozes meyakini berbagai persoalan yang terjadi di Kabupaten Seram Bagian Barat dapat diselesaikan secara bijaksana demi terciptanya keamanan, ketertiban dan pembangunan yang berkelanjutan. (Nicko Kastanja)
Posting Komentar