Rapat berlangsung di ruang rapat lantai II Kantor Bupati SBB, Jln. JF Puttileihalat No.1 Kota Piru, pada Sabtu, (2/5/2026) itu, hanya dihadiri Asisten I Setda SBB, Johanis Souhoka, M.Si, sementara Bupati SBB, Ir. Asri Arman, M.T, Wakil Bupati, Selfinus Kainama, S.Pd, dan Sekretaris Daerah, Leverne A. Tuasuun, S.P., M.Si, mangkir dari agenda tersebut sehingga disinyalir mereka menganggap kegiatan itu tidak penting bagi karier dan jabatan mereka.
Hadir dalam pertemuan itu, Ketua Komisi I DPRD Maluku, Sohilin Buton, bersama lima anggota komisi, Kepala Dinas Perumahan, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Maluku, Nofi Marcus Lessil, S.Pi., M.Pd, serta Kepala BPN Kabupaten SBB, Very Latupeirissa.
Anggota Komisi I DPRD Maluku, Ismail Marasabessy, dengan tegas mengkritik, absennya tiga pejabat utama daerah menunjukkan lemahnya keseriusan pemerintah daerah dalam menyelesaikan persoalan aset yang selama ini menjadi hambatan pembangunan di Kabupaten SBB.
“Ini agenda penting karena menyangkut aset daerah yang berdampak langsung pada pembangunan, kalau pimpinan daerah tidak hadir, tentu menimbulkan kesan bahwa persoalan ini tidak ditangani secara serius,” ujar Marasabessy.
Marasabessy juga menyoroti kondisi pemerintahan di Kabupaten SBB yang menurutnya mulai tidak berjalan maksimal, akibat dari adanya campur tangan sejumlah pihak di luar struktur pemerintahan, terutama manuver dari isteri Bupati SBB, Yenni Rosbayani Asri.
Bahkan Ismail menyinggung polemik penyambutan isteri Bupati SBB tersebut yang meriah sehingga berdampak menguras anggaran daerah.
Disinylir karena banyaknya uang daerah dihamburkan oleh kegiatan serimoni penyambutan itu, mengakibatkan pelayanan masyarakat terbengkalai, contohnya pada peristiwa kebakaran Pasar Piru, api melalap habis satu los bangunan karena peralatan Damkar SBB, yang jadul dan luput dari support perawatan.
“Ketika ada penjemputan Ketua TP PKK, banyak pejabat hadir dan penyambutannya meriah. Tapi saat pembahasan aset daerah yang menyangkut kepentingan masyarakat, justru pimpinan daerah tidak hadir. Ini tentu menjadi perhatian,” katanya.
Ia berharap, pimpinan daerah lebih fokus dalam menjalankan roda pemerintahan dan segera menyelesaikan berbagai persoalan aset yang menghambat pembangunan.
Dalam forum tersebut, anggota Komisi I lainnya juga meminta agar persoalan aset lahan segera dituntaskan, khususnya lahan untuk SMA, SMK, dan SLB yang menjadi kebutuhan penting bagi sektor pendidikan.
Ketua Komisi I DPRD Maluku, Sohilin Buton, menegaskan persoalan aset daerah harus segera diselesaikan agar tidak terus berlarut dan menghambat pembangunan di Kabupaten SBB. (Nicko Kastanja)
Posting Komentar