Dalam komunikasinya dengan media ini pada, Jumat, (22/5/2026) Pentury mengungkapkan, seharusnya anggaran tersebut digunakan untuk mengatasi persoalan pencegahan stunting dan gizi buruk di SBB, yakni lewat penyaluran makanan tambahan dan bergizi bagi dan batita dan balita dan ibu hamil di SBB sehingga kabupaten yang berjuluk Saka Mese Nusa ini bisa terhindar dari angka stunting yang tinggi.
Berdasarkan Informasi yang dihimpun, di Tahun 2025 Prevalensi angka stunting di Kabupaten SBB mencatat angka: 31,34% sehingga tercatat sebagai tertinggi di Provinsi Maluku.
Karena persoalan ini maka Kekom I DPRD SBB, meminta PKK SBB semestinya mengarahkan program-programnya untuk membenahi persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat, seperti menurunkan angka stunting yang tinggi.
Bahkan menurut Pentury anggaran sebesar Rp.1,3 miliar itu, adalah angka tertinggi melebihi anggaran dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemda SBB, anggaran tersebut berasal dari APBD SBB Tahun 2025 dan menempel di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten SBB.
Bahkan, saat DPRD SBB mengkonfirmasi Dinas PMD tersebut maka pihaknya mendapatkan jawaban yang tidak substansif dengan kegiatan tersebut, yakni dimana Kadis menyatakan anggaran tersebut terpakai untuk Karang Taruna dan Pembentukan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat.
Untuk itu Pentury meminta APIP dan APH melakukan audit investigasi secara transparan dan akuntabilitas kepada publik atas penggunaan anggaran-anggaran tersebut, pasalnya saat ini ketika masyarakat SBB sementara hidup dalam jeratan kemiskinan tetapi masih ada pihak yang masih menghabiskan anggaran untuk kepentingan yang tidak tepat sasaran.
Menurut Pentury kritiknya terhadap TP PKK SBB ini bukan didasarkan pada konflik interest tetapi sebagai Anggota DPRD dirinya harus melaksanakan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang diamanatkan Undang-Undang.
Kekom I DPRD SBB ini juga menandaskan. Protesnya terhadap Ketua TP PKK SBB adalah karena semua orang sama di mata hukum dan juga untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat SBB yang luput dari perhatian pemerintah.
"Kritik yang saya sampaikan ini bukan benci tapi bagian dari koreksi untuk memperbaiki kinerja yang dianggap gagal," cetusnya.
Pencegahan stunting mendapat perhatian tersendiri bagi Pemda SBB misalnya di zaman Penjabat Bupati SBB Dr. Acmad Jais Ely, S.T., M.Si, menggunakan slogan Kasi Bening SBB yang artinya Kasi Benahi Stanting SBB. (Nicko Kastanja)
Posting Komentar