Sebelumnya tokoh masyarakat Seram Bagian Barat, Marsel Maispatella, S.H., menilai berbagai persoalan tata kelola pemerintahan yang berulang di Kabupaten SBB, mulai dari lemahnya koordinasi antar-perangkat daerah, lambannya pelaksanaan program strategis, hingga konflik administrasi yang seharusnya bisa dicegah sejak awal tidak dapat dijalankan oleh Sekretariat Daerah sebagai pusat kendali birokrasi dengan baik.
Adapun sejumlah persoalan yang dikemukakan tersebut adalah: Persoalan kegagalan penyelesaian agenda pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat (MHA/KMHA) di SBB, Informasi dan pemberitaan mengenai dugaan penyimpangan anggaran di Setda SBB dan dugaan tindakan administratif Sekda yang bertentangan dengan putusan pengadilan, khususnya terkait Pilkades Tala.
Terkait pernyataan Maispatella, tokoh muda SBB, Gerald Wakanno menyarakan, kritikan tidak boleh mengabaikan analisis terhadap sistem kerja, kultur organisasi, dan kinerja kolektif seluruh OPD yang mungkin jadi pangkal masalah.
Selain itu, harus ada pembandingan data kinerja sebelum dan sekarang, atau benchmark dengan daerah lain.
Sehingga kalau argumennya hanya berdasarkan kesan dan kasus tertentu, dan bukan evaluasi menyeluruh maka alih-alih menawarkan solusi perbaikan sistem (seperti memperkuat monitoring, pelatihan ASN, atau transparansi anggaran),tetapi solusinya malah hanya pergantian personel. (Nicko Kastanja)
Posting Komentar