Menurut Nurlette objek wisata Selat Valentine itu adalah milik Desa dan Kabupaten Seram Bagian Barat sehingga Pemda Kabupaten SBB menyediakan kebutuhan infrastruktur dasarnya seperti jalan, penginapan yang representatif dan disertai fasilitas yang memadai bagi pengunjungnya.
Pasalnya pengunaan Dana Desa untuk infrastruktur tersebut tidak bisa karena pertanggung jawabannya, karena itu untuk pembangunan infrastruktur pariwisata butuh intervensi dari Pemerintah Kabupaten SBB maupun Provinsi Maluku.
Ketika disinggung mengenai potensi tambang di Desa Buano Utara, Nurlette menyatakan pihaknya cenderung untuk mengembangkan pariwisata karena kalau dengan pengembangan pariwisata maka tidak ada dampak kerusakan lingkungan.
Bahkan untuk pengembangan pariwisata di Kepulauan Buano bukan semata-mata demi Desa Buano Utara maupun Selatan tetapi demi kepentingan kesejahteraan masyarakat.
"Kalau beta mau lihat, disana itu beta selaku pimpinan itu, artinya tambang dinomor duakan tetapi pariwisata itu dinomor satukan, karena pariwisata itu dia ramah dengan lingkungan apalagi katong poles dengan baik, disana itu dia bisa menghidupkan masyarakat secara lokal, ekonomi lokalnya dia tumbuh dengan bagus," urai Nurlette.
Berkaitan dengan hak masyarakat adat di Buano Utara, Nurlette mengatakan, untuk hak ulayat adat disana, masing-masing punya wilayah, kalau Selat Valentine itu didalamnya terdapat tiga hak wilayah adat, yaitu Soa Nurlette, Soa Tuhuteru dan Soa Tamalene.
"Tiga hak wilayah adat itu, tiga Soa ini mempunyai peranan penting didalam mereka punya hak wilayah adat itu, " cetusnya.
Terkait penerimaan dari kelompok.adat terhadap pembangunan wisata, Nurlette menyatakan, kalau pembangunan itu positif maka secara umum maupun khusus Soa-soa yang ada di Buano Utara tetap menerimanya dengan tangan terbuka. (Nicko Kastanja)
Posting Komentar