Sejak 1 Mei 2025, PT Pos Indonesia menghentikan pembayaran beberapa tunjangan kepada para pensiunan, antara lain:
* Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP)
* Tunjangan Pangan (TP)
* Sumbangan Kesehatan BPJS (Sumkes)
* Sumbangan Duka (Sumduk).
Akibat keputusan ini, pendapatan pensiunan berkurang signifikan, dengan potongan berkisar antara Rp200.000 hingga Rp500.000 per bulan. Bagi pensiunan yang berstatus janda atau duda, pendapatan bulanan mereka bahkan hanya sekitar Rp200.000.
Akibat dihentikannya pembayaran seperti telah disebutkan diatas, Ratusan pensiunan pos dari Jabotabek akan bergabung dengan para Pensiunan PT Pos dari daerah lainnya untuk berunjuk rasa di Kantor Pos Pusat.
Aksi yang diprakarsai oleh Gerakan Tolak Keputusan Direksi (GERTAK), yang dipimpin oleh Heri Purwadi sebagai ketua aksi dan Tjasmita sebagai wakil ketua. Mereka menilai bahwa penghapusan tunjangan ini tidak hanya melanggar hak-hak pensiunan, tetapi juga bertentangan dengan prinsip keadilan sosial. GERTAK menuntut agar direksi PT Pos Indonesia mencabut keputusan tersebut dan mengembalikan hak-hak pensiunan yang telah dihentikan.
Selain itu aksi unjuk rasa ini diharapkan dapat menarik perhatian publik dan pemerintah terhadap kondisi para pensiunan PT Pos Indonesia yang terdampak oleh kebijakan tersebut.
Di GPI (Gedung Pos Ibukota) diberangkatkan sebanyak 59 Pensiunan Pos, pada Senin (19/5), dengan menggunakan 1 unit bis besar.
Amri, Ketua Cabang Persatuan Pensiun Pos (PPPos) Jakarta Centrum, mengatakan bahwa 4 item pada tanggal 2 Mei 2025, telah dizalimi oleh Direksi PT Pos Indonesia.
"Makanya kita yang saat ini bersama para pensiunan pos seluruh Indonesia yang berjumlah 22 ribu telah dizalimi besok kita berunjuk rasa di Kantor Jalan Cilaki untuk menuntut hak-kita yang dizalimi," tandas Amri.
Rombongan pensiunan pos dari GPI tepat pukul 16.50 waktu setempat, meluncur ke Bandung, dengan semangat melawan kezaliman, dan teriakan, salam perjuangan, bangkit bersatu berjuang, mengiringi keberangkatan mereka. (Red)
Posting Komentar