Paripurna Penetapan Propemperda DPRD SBB, Kaisuku Nyatakan Instrumen Pembentukan Perda Disusun Terencana, Terpadu dan Sistematis

Piru (15/11/2026), saatkita.com - DPRD SBB menggelar Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat dalam rangka Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2027 yang berlangsung di ruang pertemuan utama, Kantor DPRD SBB, Jalan Hunitetu, Kecamatan Kairatu Kabupaten SBB, pada, Jumat, (13/11/2026).

Hadir dalam kegiatan itu Bupati SBB, Ir. Asri Arman, M.T, Wakil Bupati SBB, Selfinus Kainama, S.Pd, Ketua DPRD SBB, Andarias Hengky Kolly, S.H, Sekretaris DPRD, Stefi Sahubrua, para asisten dan Staf Ahli Setda Pemda SBB, para Snggota DPRD, dan Pimpinan OPD di lingkup Pemda SBB.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD SBB, Asrul Sanip Kaisuku dalam pengarahannya menyatakan bahwa,  Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) merupakan instrumen perencanaan pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis untuk jangka waktu satu tahun.

Kaisuku menandaskan, Propemperda memiliki kedudukan strategis dalam pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan daerah oleh DPRD bersama pemerintah daerah.

Melalui Propemperda kebutuhan regulasi daerah dapat direncanakan berdasarkan skala prioritas, sehingga setiap rancangan   Peraturan Daerah yang diusulkan benar-benar memperhatikan kebutuhan Penyelenggaraan Pemerintahan Pembangunan Daerah serta aspirasi masyarakat SBB.

"Penyusunan Propemperda Tahun 2027 berpedoman kepada ketua kesatuan perundang-undangan antara lain: Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang rujukan peraturan perundang-undangan yang sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan KUHAP 19," urainya.

Kaisuku mengatakan, selanjutnya Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahan selanjutnya Peraturan Menteri Dalam Negeri No.80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dalam Permendagri No.120 Tahun 2018, kemudian Peraturan DPRD No.1 Tahun 2024 tentang tata tertib DPRD serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan program hukum daerah.

 

Anggota DPRD dari Fraksi PKS ini menjabarkan, berkenaan dengan usulan Propemperda Tahun 2027 pada pembentukan daerah, DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat telah melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi pembahasan serta penyelarasan terhadap usulan rancangan Peraturan Daerah yang berasal daripada DPRD maupun yang berasal daripada pemerintah daerah.

Usulan Ranperda yang disampaikan baik dari DPRD maupun pemerintah daerah pada prinsipnya Bapemperda telah melakukan konsultasi ke Kementrian Hukum Wilayah Maluku dan juga Biro Hukum Provinsi Maluku serta kesesuaian judul didalam Perda tersebut yang kemudian ditetapkan pada Bapemperda tahun 2027, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam menetapkan regulasi daerah.

Selanjutnya Bapemperda bersama bagian hukum,  Sekretariat Daerah dan OPD pengusul telah melakukan pembahasan dengan memperhatikan beberapa aspek yang  yakni: terkait kebutuhan pembentukan Peraturan Daerah dalam rangka penyelarasan otonomi daerah dan tugas perbantuan.

Berita peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kesesuaian dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah,  perkembagan kebutuhan hukum dan dinamika  masyarakat dan perkembangan aspirasi masyarakat serta ketentuan penyelenggaraan Pemerintah Daerah. (Nicko Kastanja)