Kaliky yang ditemui di Kantornya Dinas Perindagnaker SBB, jalan Trans Seram, Kota Piru, Kabupaten SBB, pada Selasa, (3/11/2026) mengungkapkan, pendapatan retribusi pasar di Piru tergantung kondisi ekonominya, karena kondisi ekonomi menurun akhirnya pembayaran retribusi pasar tertunda karena tidak rutin bayar.
Sementara untuk pedagang diluar pasar atau yang biasa disebut "Papalele" yang biasanya ditagih Rp.1000 perhari itu rutin membayar teragantung mereka berjualan atau tidak.
"Pendapatan retribusi pasar di Piru tergantung dia punya ekonomi, kan kondisi pasar juga katong bisa tahu kadang-kadang pedagang-pedagang di sini pembayaran retribusinya tertunda banyak atau dong seng rutin, sementara yang papalele 1000-1000 itu lumayan lancar kalau dong ada ya tagih tetapi kalau tidak ada tidak," urai Kaliky.
Untuk penagihan dilakukan di dua pasar, yaitu Pasar Rakyat Piru dan Pasar Ikan di Pelabuhan Piru, tetapi untuk pasar ikan di Pelabuhan Piru dilakukan di bagian penjual ikan saja.di bagian pante.
Untuk penagihan retribusi, Kaliky mengatakan, tergantung berapa luasnya kios tersebut, yakni berapa ukuran kiosnya ada 3×3 ada yang 2×3 kalau 3x3 ya satu tahun Rp.600 .000 perbulannya Rp.90.000, kalau 3x2 1 tahun Rp.500.000, 1bulan Rp.60.000 dan untuk yang dipelataran (Papalele) itu Rp.1000 satu hari per meja.
Menurut Kaliky, dengan kondisi ekonomi yang terjadi saat ini, pengaruh kunjungan petambang dari Luhu dan Iha itu sangat berpengaruh bagi perdagangan.
"Yang bikin hidup pasar itu ketika mereka (para petambang) datang itu pedagang paling senang karena dong belanja seng pake tawar-tawar," cetusnya.
Untuk solusi dari kemerosotan ekonomi ini, Kaliky menyatakan, harus banyak dibuka tambang rakyat untuk lapangan pekerjaan dan dari situ baru daya beli akan meningkat, selain itu pemerintah daerah harus melakukan intervensi ke pasar untuk mendongkrak ekonomi melalui bantuan ke pedagang. (Nicko Kastanja)
Tags
news
