Pemda SBB Gelar Rakor Penanganan Stunting Dan Kemiskinan, Bupati Stunting Persoalan Multidimensial

Piru (4/6/2026), saatkita.com - Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) strategis guna mempercepat penanganan dua isu krusial daerah, yakni stunting dan kemiskinan, kegiatan ini diinisiasi langsung oleh Bupati SBB, Ir  Asri Arman, M.T, dan dihadiri oleh jajaran pimpinan daerah, mulai dari Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Ketua TP PKK, pimpinan OPD bersama Sekretaris Dinas dan Kasubag Perencanaan, para Camat, hingga pimpinan Puskesmas se-Kabupaten SBB.

Dalam kegiatan yang berlangsung di ruang pertemuan utama kantor Bupati SBB, Jln J.F Puttileihalat No.1, Kota Piru, Kabupaten SBB, Provinsi Maluku, pada Selasa, (2/6/2026), Bupati SBB Ir. Asri.Arman, M.T., dalam arahannya menegaskan bahwa, stunting dan kemiskinan merupakan isu strategis yang saling berkaitan penanganannya, sehingga  tidak bisa lagi ego-sektoral, melainkan menuntut kerja kolaboratif dan inovasi program yang nyata di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Tantangan Validitas Data dan Multidimensi Masalah

Salah satu sorotan utama dalam rakor tersebut adalah belum adanya validitas data lintas sektor di Kabupaten SBB, karena selama ini ego data antar-OPD yang masih berbeda sehingga kerap menjadi batu sandungan, padahal tingginya angka kemiskinan berdampak langsung pada kualitas gizi keluarga, terutama ibu hamil dan anak balita.

Rapat juga menggarisbawahi bahwa, stunting bukan sekadar masalah sektor kesehatan, melainkan persoalan multidimensi yang berkaitan erat dengan sanitasi, pendidikan, pola asuh, serta akses pelayanan dasar.

Selain itu, di lapangan Pemkab SBB masih dihadapkan pada tantangan nyata seperti keterbatasan air bersih, rendahnya edukasi gizi, kondisi ekonomi, hingga kurangnya partisipasi aktif dari masyarakat maupun Pemerintah Desa.

Oleh karena itu, Rakor ini juga memberikan ruang khusus bagi OPD pengampu Standar Pelayanan Minimal (SPM) Posyandu untuk memaparkan data cakupan stunting dan kemiskinan saat ini sebagai basis evaluasi.

Strategi dan Penekanan Kebijakan Baru

Guna mengurai benang kusut tersebut, sejumlah strategi taktis dan kebijakan baru disepakati dalam pertemuan ini yakni: 

Sinkronisasi Data Ekstrem: Pemerintah Daerah akan segera melakukan validasi dan sinkronisasi data stunting dan kemiskinan agar seluruh bantuan sosial, program pemberdayaan ekonomi, dan pelayanan dasar tepat sasaran ke keluarga berisiko.

Intervensi Terpadu: Memperkuat intervensi spesifik (sektor kesehatan) dan intervensi sensitif (non-kesehatan seperti air bersih dan bantuan pangan) secara beriringan, dimana Puskesmas dan Nakes diwajibkan lebih aktif mengedukasi warga tentang 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Optimalisasi Dana Desa dan Regulasi Baru:

Peran desa dioptimalkan melalui pemanfaatan dana desa dan kader posyandu. Secara khusus, Pemkab akan mengimplementasikan Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Posyandu sebagai wadah utama bagi desa untuk menyelesaikan persoalan stunting dan kemiskinan di tingkat tapak.

Investasi Generasi Masa Depan

Bupati meminta agar penanganan stunting dijadikan gerakan bersama secara berkelanjutan, bukan sekadar program seremonial tahunan, yakni seluruh perangkat daerah kini dituntut bekerja berdasarkan target dan indikator yang jelas, disertai sistem evaluasi berkala untuk mengukur efektivitas program di lapangan.

Kolaborasi ini pun nantinya akan diperluas dengan melibatkan tokoh agama, tokoh adat, serta dunia pendidikan.

Menutup jalannya rapat koordinasi, pimpinan daerah mengajak seluruh peserta yang hadir untuk menyatukan komitmen demi menurunkan angka stunting dan kemiskinan di Bumi Saka Mese Nusa. Penekanan terakhir diberikan bahwa keberhasilan program ini merupakan investasi mutlak demi menyelamatkan masa depan generasi Kabupaten Seram Bagian Barat.

Diharapkan, seluruh hasil kesepakatan dalam Rakor ini dapat segera ditindaklanjuti dengan aksi nyata di lapangan. (Nicko Kastanja) 

Baca Juga