Selain dugaan izin yang belum ada, masyarakat juga menilai ketidakpatutan dengan kearifan lokal yang ada di Tanjunguban.
Dikuti dari jaringan binganginfo.com, salah satu tokoh pemuda sekaligus ketua PAC Pemuda Pancasila Bintan Utara Ahmad Tauhid Thaib, mengatakan:
"Saya lihat orang-orang minum-minuman alkohol campur dengan masyarakat umum ada anak-anak, pemuka agama, tokoh masyarakat yang makan minum disitu, ya tidak patutlah sebelahnya orang lagi minum-minuman alkohol, dan saya dengar sendiri langsung dari dinas bahwa izin untuk minuman alkohol itu gak ada disana, dan kami takutkan lagi akan merusak generasi muda , karena banyak anak-anak dan remaja yang disitu".
Peraturana minuman beralkohol di Indonesia diatur ketat melalui Perpres No. 74 Tahun 2013 dan Permendag No. 25 Tahun 2019, yang membatasi peredaran, penjualan, dan produksi berdasarkan golongan (A, B, C) serta wajib memiliki izin usaha.
Penjualan hanya diperbolehkan di tempat tertentu (hotel, bar, restoran) dan dilarang bagi usia di bawah 21 tahun.
Peraturan minuman alkohol di Kabupaten Bintan diatur ketat melalui Perda Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.
Penjualan mikol dilarang bebas dan hanya diizinkan di tempat tertentu (hotel bintang, restoran, bar, kelab malam) dengan izin resmi.
Impor alkohol ke Bintan dibatasi 1 liter per orang. Pelaku usaha yang terbukti melanggar Perda dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan surat izin usaha.
"Sebenarnya masyarakat tidak masalah dengan penjualan mikol, tapi dikhususkan. Bukan bercampur dengan khalayak ramai yang duduk disitu, seperti tokoh masyarakat, pak haji, bahkan anak-anak. Silakan buat di tempat khusus dan semoga ada penertiban dr dinas terkait mengenai hal ini," ujar Tauhid.
sampai berita di turunkan media masih konfirmasi ke pihak Sevenland Tanjung Uban. (Red)
Posting Komentar