Rondunwu mengungkapkan, dengan segala otoritas yang dimilikinya sebagai praktisi pelabuhan Indonesia yang telah membuktikan diri, ia ingin menyampaikan satu hal kepada masyarakat Maluku, yaitu berhenti membela narasi yang ingin memaksakan pelabuhan Maluku terintegrasi di Pulau Seram.
"Saya tidak main-main. Saya tidak sedang berteori. Saya bicara dengan data yang saya kuasai, dengan pengalaman yang saya jalani, dan dengan fakta-fakta di lapangan yang tidak bisa dibantah" kata Rodunuwu.
Menurutnya, jika narasi untuk memaksakan MIP di Waisarissa dibiarkan terus berkembang, berarti menggali kubur untuk ekonomi Maluku sendiri, karena yang menangis di kemudian hari bukan bukan pengkritik kebijakan Gubernur Hendrik Lewerissa, karena mereka akan cari proyek lain untuk digerogoti.
"Yang menangis adalah para petani dan nelayan di seluruh Maluku, anak cucu yang harus membayar utang proyek mangkrak selama tiga puluh tahun," cetusnya.
Dalam setiap proyek infrastruktur pelabuhan, ada satu tahapan yang tidak pernah dilewati tanpa kehati-hatian yaitu studi kelayakan, yang bukan dokumen formalitas yang disusun untuk memenuhi persyaratan administratif.
Studi kelayakan adalah kitab suci dalam pembangunan infrastruktur, didalamnya terkandung perhitungan arus peti kemas 20 - 30 tahun ke depan, proyeksi volume kargo dengan skenario optimis dan pesimis, analisis pasar yang menjadi target ekspor, kelayakan finansial dengan berbagai skenario suku bunga, hingga analisis risiko paling buruk, termasuk skenario dimana proyek itu gagal total.
Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa telah melakukan sesuatu yang jarang dilakukan pemimpin daerah di negeri ini, dimana beliau memerintahkan studi kelayakan ulang untuk proyek Maluku Integrated Port (MIP) di Waisarisa, Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten SBB, dan hasilnya?.
Dari lembaga yang benar-benar berpengalaman di bidang port dan shipping, hasilnya terang-benderang menyatakan Waisarissa tidak layak.
Kapten Rondonuwu menillai, jika ada pihak-pihak yang menyerang gubernur katanya memindahkan proyek tersebut dari Pulau Seram ke Pulau Ambon. Mereka membangun opini bahwa ini keputusan politis, bukan teknis.adalah kesalahan besar.
"Saya mau tanya, apakah anda lebih paham dari Lembaga Studi Kelayakan Independen yang berbicara atas nama ilmu dan data?," tanya pria tersebut. (Nicko Kastanja)
Posting Komentar