MIP Direbut dari SBB, Pemda Gagal Total Jaga Investasi dan Masa Depan Rakyat

Piru (1/2/2026), saatkita.com - Rencana pemindahan proyek strategis Maluku Integrated Port (MIP) yang sebelumnya direncanakan berlokasi di Waisarissa, Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) ke Ambon menuai kecaman keras dari masyarakat. Proyek yang diharapkan menjadi pintu masuk investasi dan penggerak ekonomi daerah itu kini dinilai “direbut” akibat kegagalan pemerintah daerah SBB dalam memperjuangkannya.

Tokoh masyarakat SBB, Marsel Maspaitella, S.H, dalam rilisnya pada Minggu, (1/2/2026) menegaskan bahwa, hilangnya MIP dari SBB merupakan bukti nyata gagal totalnya Pemda SBB dalam menjaga investasi strategis dan masa depan ekonomi rakyat.

“Sejak awal MIP direncanakan di Waisarissa, SBB. Itu adalah harapan besar masyarakat. Ketika hari ini proyek itu berpindah ke Ambon, maka jelas MIP direbut dari SBB karena Pemda gagal total menjaga dan memperjuangkan investasi rakyat,” tegas Marsel.

Menurut Marsel, masyarakat SBB telah menaruh ekspektasi besar terhadap kehadiran MIP sebagai motor penggerak ekonomi daerah, pembuka lapangan kerja, serta penguat posisi SBB dalam jalur logistik Maluku. Namun, harapan tersebut runtuh akibat lemahnya pengawalan dan ketidaktegasan Pemerintah Daerah Kabupaten SBB

Ia menilai Pemda SBB tidak memiliki keseriusan, strategi, maupun daya tawar yang kuat dalam mempertahankan proyek strategis nasional tersebut. Bahkan, proses pengawalan MIP dinilai berjalan tanpa arah dan minim komunikasi kepada publik.

“Proyek sebesar MIP tidak boleh dikelola dengan sikap pasrah. Ketika investasi strategis ini hilang begitu saja, itu menunjukkan Pemda SBB tidak mampu menjaga kepentingan rakyat dan masa depan daerah ini,” ujarnya.

Marsel juga menegaskan bahwa pemindahan MIP dari Waisarissa ke Ambon akan berdampak besar bagi masyarakat SBB, mulai dari hilangnya peluang kerja, terhambatnya pertumbuhan ekonomi lokal, hingga pudarnya kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Menurutnya, alasan teknis tidak dapat dijadikan pembenaran atas kegagalan Pemda SBB. Ia menekankan bahwa rakyat berhak mendapatkan penjelasan terbuka, jujur, dan bertanggung jawab terkait hilangnya proyek MIP dari wilayah mereka.

“Rakyat SBB bukan penonton. Mereka punya hak atas investasi yang sejak awal dijanjikan. Jika Pemda gagal memperjuangkannya, maka kegagalan itu harus diakui secara terbuka,” tegas Marsel.

Sebagai tokoh masyarakat, Marsel Maspaitella, S.H., mendesak agar Pemda SBB segera memberikan klarifikasi resmi kepada masyarakat SBB atas hilangnya MIP dari SBB.

“MIP seharusnya menjadi simbol kemajuan SBB. Jika justru hilang karena kelalaian dan ketidakmampuan Pemda, maka itu adalah kegagalan besar dalam menjaga masa depan anak-anak SBB dalam mendapatkan kesempatan kerja di daerahnya sendiri,” pungkasnya. (Nicko Kastanja)

Baca Juga