Menurut Kastanja dalam rilisnya pada Jumat, (9/1/2026) menyatakan, kritiknya kepada Sekretariat Daerah adalah berdasarkan aspirasi masyarakat yang kemudian dikaji dan dianalisa, sehingga kalau tidak melakukan kritik tersebut berarti dirinya menyalahi prinsip kebebasan pers, yang adalah hak untuk menyampaikan dan menerima informasi serta ide melalui media massa tanpa campur tangan atau sensor dari pemerintah, menjadi pilar penting demokrasi untuk mengontrol kekuasaan dan memastikan hak publik atas informasi terpenuhi. Ini mencakup kebebasan dari pencegahan, pelarangan, dan penekanan.
Menurutnya, kritik terhadap Setda SBB ini bermula dari protes yang dilakukan oleh Tokoh Masyarakat SBB, Marsel Maispatella, S.H., terhadap kinerja Setda SBB yang kemudian disusul dengan usulan pergantian Sekda SBB.
"Usulan dari Marsel itu adalah hak asasi warga negara yang dijamin dalam UUD 1945 Pasal 28E ayat (3): Menjamin "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat"," urai Kastanja.
Selain itu, kritik yang disampaikan Maispattella juga dikonfirmasi ke Sekda SBB, sehingga terpenuhi unsur coverboth sides dalam kode etik jurnalistik, dimana semua pihak diberi kesempatan untuk menyampaikan tanggapannya, sehingga pemberitaan akurat dan berimbang dalam hal ini Kastanja menandaskan telah menjalankan fungsi jurnalistik dengan baik.
Menurut Kastanja, Meskipun merasa disudutkan dengan pernyataan Sekretaris Hena Hetu SBB tersebut, tetapi dirinya mengingatkan bahwa tugas wartawan hanya melakukan kegiatan jurnalistik seperti menulis, menganalisis, dan melaporkan suatu peristiwa kepada publik lewat media massa secara teratur, sementara data akurat ada pada Pemerintah Daerah.
Oleh karena itu, Kastanja menyatakan dari kritikan Verry. V. J/Suitela yang meminta dirinya menyertakan data, justru menguntungkan jurnalis dalam menjalani pekerjaan, dimana Pemeritah Daerah harus mengakui eksistensi jurnalis di Kabupaten SBB dan selalu menyampaikan data-data akurat bagi emberitaan. (Tim Redaksi)
Posting Komentar