Adapun sejumlah alasan yang dikemukakan yang dinilai Marsel sebagai alasan yang logis adalah: Persoalan kegagalan penyelesaian agenda pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat (MHA/KMHA) di SBB, Informasi dan pemberitaan mengenai dugaan penyimpangan anggaran di Setda SBB dan dugaan tindakan administratif Sekda yang bertentangan dengan putusan pengadilan, khususnya terkait Pilkades Tala.
Kritikan Maispatella ini kemudian dibantah Tokoh muda SBB,Gerald Wakanno yang menyarankan kritikan tidak boleh mengabaikan analisis terhadap sistem kerja, kultur organisasi, dan kinerja kolektif seluruh OPD yang mungkin jadi pangkal masalah.
Selain itu, harus ada pembandingan data kinerja sebelum dan sekarang, atau benchmark dengan daerah lain.
Menyikapi pertentangan ini, dan pengamatannya terhadap kinerja Pemerintah Daerah SBB selama rentang waktu beberapa tahun terakhir ini, Jurnalis SBB, Zadrach N. Kastanja mengungkapkan bahwa, kritikan dan terhadap Pemerintah Daerah harus dilakukan karena selama ini tidak perkembangan yang signifikan.
Sepakat dengan pemikiran Gerald Wakanno, Kastanja menyatakan pergantian jabatan Sekda bukan prioritas dan tidak menjadi solusi untuk perbaikan pemerintahan di Kabupaten SBB, tetapi harus ada perubahan sistem kearah yang lebih progresif, profesional serta produktif.
Pasalnya, selama ini Pemda SBB masih terkesan berjalan ditempat karena berbagai persoalan-persoalan seperti lahan perkantoran yang masih diklaim pihak lain yang menyebabkan pindahnya Kantor PUPR ke Kairatu, lahan objek wisata Air Putri yang masih sengketa, kantor DPRD SBB yang belum bisa dibangun karena masih menunggu pengurusan Surat Keterangan Tanah (SKT), masalah sengketa lahan PT SIM di Dusun Pelita Jaya dan sejumlah masalah lainnya yang akan menyeruak muncul ke permukaan, karena masih berkutat dengan persoalan-persoalan ini maka muncul stigma SBB = Seng Beres-Beres.
Kastanja menyampaikan, persoalan-persoalan ini bisa terjadi karena sikap Pemda SBB yang hanya mencari pembenaran diri terhadap setiap persoalan yang dihadapi, tetapi tidak ada upaya serius untuk mencari solusi untuk penyelesaian persoalan (Solving Problem) sehingga kelihatan dipermukaan masalah selesai tetapi tidak tuntas.
Karena itu, jurnalis SBB ini meminta Pemda SBB harus mendata setiap persoalan-persoalan yang menjadi prioritas di Kabupaten SBB, dan harus berkomitmen untuk menyelesaikannya secara tuntas.
"Fokus Pemda SBB jangan hanya tertuju dengan kegiatan-kegiatan serimonial yang kurang berdampak bagi kesejahteraan masyarakat tetapi melakukan intervensi langsung kepada sektor kehidupan masyatakat yang lebih nyata sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan," urainya.
Kastanja menandaskan, seleksi Pimpinan OPD Pemda harus diprioritaskan kepada figur-figur yang inovatif dan mau berkerja keras menciptakan program-program kerja yang dapat memajukan kabupaten SBB dan tidak tergantung pada kucuran anggaran.
"Di Tahun 2026 ini, terjadi pemangkasan anggaran yang cukup signifikan dari Pemerintah Pusat karena itu setiap komponen di Pemda SBB harus bisa membuktikan diri untuk bisa merebut anggaraan di Pemerintah Pusat dan dapat menyerap anggaran tersebut lewat program-program yang terukur," pungkasnya. (Tim Redaksi)
Posting Komentar