Menurut Marsel dalam rilisnya pada media ini, Senin, (5/1/2026) secara faktual terdapat ketimpangan serius antara besarnya nilai investasi dan dampaknya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari PT Spice Island Maluku (SIM).
Dimana, PT SIM dalam pernyataan publik mengklaim nilai investasi sekitar Rp600 miliar, sementara laporan realisasi investasi mencatat sekitar Rp400 miliar sekian. Namun hingga konflik berakhir dengan penarikan diri perusahaan dari SBB, PAD Kabupaten SBB tetap berada di kisaran Rp 20 miliar per tahun secara total, berasal dari seluruh sumber PAD daerah.
“Data ini menunjukkan investasi ratusan miliar rupiah gagal dikonversi menjadi manfaat fiskal yang nyata. Ini bukan persoalan bisnis semata, melainkan persoalan kegagalan tata kelola pemerintahan daerah,” ujar Marsel.
Sekda Dinilai Gagal sebagai Ketua Tim Penyelesaian Masalah
Marsel menegaskan bahwa, kegagalan tersebut tidak terlepas dari peran Sekda SBB yang merangkap sebagai Ketua Tim Penyelesaian Masalah PT SIM. Dalam kapasitas tersebut, Sekda bertanggung jawab atas koordinasi lintas OPD, penyusunan kebijakan penyelesaian konflik, serta penciptaan kepastian hukum bagi masyarakat dan investor.
“Faktanya, tidak ada keputusan final yang mengikat, tidak ada peta penyelesaian konflik yang terverifikasi, dan tidak ada kepastian hukum. Konflik berlarut, investasi berhenti, dan daerah dirugikan. Secara administratif, ini adalah kegagalan kinerja Sekda,” tegasnya.
Indikasi Kerugian Keuangan Daerah dan Kerugian Sosial-Ekonomi
Kegagalan penanganan kasus PT SIM, lanjut Marsel, berpotensi menimbulkan kerugian keuangan daerah, antara lain:
penggunaan anggaran APBD untuk panitia rapat dan kegiatan fasilitasi tanpa output kebijakan yang jelas, hilangnya potensi penerimaan daerah akibat terhentinya aktivitas investasi, meningkatnya beban belanja publik untuk penanganan konflik dan dampak sosial.
Di sisi lain, masyarakat sekitar lokasi investasi mengalami kerugian sosial-ekonomi nyata, berupa hilangnya lapangan kerja, terganggunya mata pencaharian, melemahnya ekonomi lokal, serta meningkatnya ketegangan sosial.
“Kerugian ini dirasakan langsung oleh masyarakat dan daerah, meskipun tidak seluruhnya tercermin dalam angka PAD,” kata Marsel.
Atas kondisi tersebut, Marsel Maspaitella, S.H., menegaskan bahwa Bupati SBB tidak dapat bersikap pasif. Dalam sistem pemerintahan daerah, Bupati memiliki kewenangan konstitusional untuk mengevaluasi dan menata kepemimpinan birokrasi daerah.
“Jika Sekda yang juga Ketua Tim Penyelesaian Masalah PT SIM gagal mencapai tujuan kebijakan hingga investor mencabut diri, maka pergantian Sekda adalah langkah objektif, rasional, dan berbasis kinerja. Ini penting untuk memulihkan kepercayaan publik dan memperbaiki tata kelola investasi daerah,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa tidak adanya tindakan tegas dari Bupati justru akan memperkuat persepsi kegagalan kepemimpinan dan memperburuk iklim investasi di SBB.
“Investasi ratusan miliar gagal dongkrak PAD dan berujung penarikan diri perusahaan. Dalam kondisi seperti ini, Bupati wajib mengambil tanggung jawab politik dan administratif dengan mengganti Sekda,” pungkas Marsel.(Nicko Kastanja)
Posting Komentar