"Beta merasa perlu menyampaikan suara yang berbeda. Beta datang dengan tangan kosong dari kepentingan, maka yang beta bawa hanyalah logika dan prinsip keadilan yang objektif. Tanggapan Bapak Marsel Maspaitella, S.H., yang berjudul “Evaluasi 2025 Ganti Sekda Bukan Ilusi”, justru merupakan contoh nyata dari sebuah “ilusi” dalam berargumentasi sebuah bangunan kritik yang megah, tetapi didirikan di atas fondasi pasir spekulasi dan retorika kosong," urai Wakanno membuka narasi dalam rilis yang dikirim ke media ini pada, Jumat (2/1/2026).
Wakanno mengatakan bahwa, klaim Marsel dengan menggunakan kacamata hukum dan tata kelola, tetapi bahasa yang dipakai lebih dekat ke polemik politik ketimbang analisis yuridis.
"Menyandingkan “dugaan” dengan seruan “harus diganti” bukanlah langkah hukum itu adalah langkah penghakiman di media yang justru melanggar etika profesi hukum yang mengedepankan praduga tak bersalah. dimana bukti keputusan inkrah dari pengadilan dinyatakan kelalaian," jabarnya.
Menurut Wakanno, laporan audit definitif dari BPK atau penyidik itulah yang menyatakan kesalahan? Tanpa itu, seruan yang dibuat bukan evaluasi, melainkan pembentukan kampanye hitam yang menyamarkan serangan pribadi sebagai kritik kebijakan.
"Sangat dicurigai ada kepentingan pribadi dalam tulisan tersebut sehingga menyerang pribadi Sekda," tutur Wakanno.
Wakanno menduga, argumen Marsel Maspaitella justru terjebak dalam logika simplistik yang berbahaya seolah-olah mengganti satu orang (Sekda) adalah solusi ajaib bagi semua masalah kompleks birokrasi.
"Ini mengabaikan realitas bahwa, pemerintahan adalah sebuah sistem yang melibatkan banyak aktor, kepentingan, dan warisan masalah struktural. Lemahnya koordinasi, lambatnya program, dan konflik administrasi adalah gejala dari masalah sistemik.
"Menumpukkan semua kegagalan sistem pada satu orang adalah cara berpikir yang dangkal dan tidak edukatif, karena justru membelokkan perhatian publik dari perbaikan kelembagaan yang lebih mendasar yang menawarkan ilusi penyelesaian cepat, bukan solusi substantif," imbuh Wakanno.
"Artikel Marsel penuh dengan kata“dugaan”, “diselimuti isu”, dan “jika benar”. Dalam komunikasi publik yang bertanggung jawab, “isu” bukanlah bahan bukti, melainkan bahan pertanyaan yang harus diverifikasi," katanya.
Wakanno mengutarakan, membalik logika dan menjadikan “isu” sebagai premis untuk menarik kesimpulan yang merusak, adalah metode argumentasi yang keliru, sebab seseorang seharusnya menjadi yang terdepan memisahkan antara fakta hukum dan gosip kaki lima. Dengan mengaburkan batas ini, sehingga bisa mendidik publik, bukan mengajarkan mereka untuk menghakimi berdasarkan desas-desus.
Wakanno juga menyidir Marsel yang menyebut dirinya sebagai “tokoh masyarakat” yang menyuarakan keprihatinan, namun peran seorang tokoh masyarakat terlebih berlatar hukum adalah meluruskan yang bengkok dengan alat ukur yang tepat data, hukum, dan prosedur yang sah.
"Bukan dengan menyebarkan keraguan massal tanpa pijakan bukti final. Jika niat murni membangun, seharusnya seruannya berbunyi: “Mari kita dorong mekanisme audit dan evaluasi kinerja yang transparan untuk semua pihak,” bukan “Sekda harus diganti.” Yang satu adalah ajakan beradab untuk perbaikan sistem, yang lain adalah serangan personal berkedok niat baik," ungkap Gerald Wakanno.
Kita Memerlukan Kritik yang Membangun, Bukan Narasi yang Menghancurkan
Wakanno percaya bahwa, kemajuan SBB lahir dari diskursus publik yang cerdas, berintegritas, dan berbasis fakta, sehingga yang dibutuhkan adalah analisis yang mengajak untuk memahami kompleksitas masalah, bukan retorika yang menjanjikan solusi instan dengan mencari kambing hitam.
"Artikel Bapak Marsel, sayangnya, jatuh pada kategori kedua. Ia tidak memukul dengan fakta, tetapi memukul dengan prasangka," ucapnya lagi.
"Oleh karena itu, tantangan beta kepada Bapak Marsel adalah ini Tinggalkanlah logika penghakiman media. Ajukanlah bukti hukum yang solid, data kinerja yang komparatif, dan analisis kelembagaan yang mendalam. Jika tidak, yang anda lakukan bukanlah “evaluasi”, melainkan bagian dari polusi informasi yang justru menghambat kemajuan SBB yang kita semua cintai. Publik layak mendapatkannya lebih baik. Publik layak mendapat kritik yang membangun, bukan ilusi yang destruktif," tutup Gerald Wakanno. (Nicko Kastanja)
Posting Komentar