Menurut Marsel, komunikasi publik Pemda SBB saat ini lebih menyerupai alat pencitraan kekuasaan (good branding) ketimbang sarana pertanggungjawaban kinerja kepada masyarakat.
“Komunikasi publik pemerintah seharusnya menyampaikan data, indikator kinerja, dan dampak kebijakan kepada rakyat. Yang terjadi di SBB justru sebaliknya, OPD dipakai sebagai etalase pujian simbolik terhadap pejabat,” tegas Marsel Maspaitella, S.H.
OPD Bukan Alat Pencitraan
Marsel menilai, penggunaan kanal resmi OPD—termasuk dinas teknis—untuk menampilkan figur pejabat dengan narasi pujian tanpa penjelasan substansi kinerja, berpotensi melanggar etika administrasi pemerintahan.
“Ini bukan soal suka atau tidak suka kepada pejabat. Ini soal fungsi negara. OPD itu instrumen pelayanan publik, bukan alat membangun citra personal atau politik kekuasaan,” ujarnya.
Ia menambahkan, praktik tersebut dapat mengarah pada maladministrasi, karena mengaburkan asas akuntabilitas, transparansi, kecermatan, dan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam prinsip hukum administrasi negara.
22 Tahun Kabupaten SBB, Realitas Tak Bisa Ditutupi
Lebih lanjut, Marsel menyinggung usia Kabupaten Seram Bagian Barat yang telah memasuki 22 tahun, namun masih menghadapi persoalan struktural serius.
“Dua puluh dua tahun SBB berdiri, tapi problem tata kelola fiskal, rendahnya belanja pembangunan produktif, dan lemahnya kualitas pelayanan publik masih menjadi kenyataan. Dalam kondisi seperti ini, komunikasi publik yang dipenuhi pujian justru terasa tidak etis,” katanya.
Menurutnya, publik tidak membutuhkan slogan dan klaim prestasi tanpa ukuran, melainkan kejujuran pemerintah dalam membaca masalah daerah.
Desakan Kepada Bupati
Marsel Maspaitella secara tegas meminta Bupati SBB untuk Mengevaluasi seluruh konten dan pola komunikasi publik Pemda dan OPD, Menghentikan praktik publikasi yang bernuansa pencitraan personal pejabat, Menyusun pedoman komunikasi publik daerah berbasis data, indikator kinerja, dan kepentingan masyarakat dan Menegaskan netralitas OPD sebagai pelayan publik, bukan alat branding kekuasaan.
“Kalau katong serius bicara good governance, maka komunikasi publik harus jujur, terukur, dan berpihak pada rakyat. Pemerintahan yang kuat tidak dibangun dari pujian, tapi dari keberanian mengoreksi diri,” pungkasnya.(Nicko Kastanja)
Posting Komentar