Dalam rapat yang digelar, pada Rabu (9/7/2025), dan berlangsung di ruang rapat lantai II Kantor Gubernur Maluku, Gubernur Maluku menggandeng sepuluh Koperasi Tambang Emas Gunung Botak yang secara resmi sebagai mitra utama untuk mewujudkan tata kelola pertambangan yang legal dan berkelanjutan pro rakyat.
Rapat yang dihadiri Kapolda Maluku, Pangdam XVI/Patimura, serta dihadiri, Bupati Buru, Kapolres Buru, Dandim 1506 Namlea, yang dimulai dengan sebutan Negara Hadir Untuk Gunung Botak.
Gubernur dalam paparannya mengatakan, bahwa, "sudah terlalu lama kawasan Gunung Botak dikuasai oleh para penambang ilegal, dan negara tidak boleh absen terhadap kegiatan ini, saatnya negara harus hadir dengan cara tertib, adil, serta memberikan manfaat bagi masyarakat, terkhususnya para penambang lokal," ujar Lewerissa.
Langkah gubernur dalam menggandeng koperasi, menurutnya adalah bentuk dari keberpihakan pemerintah kepada penambang lokal, sekaligus menutup ruang mafia tambang dan aktivitas penambang ilegal yang merusak lingkungan.
"Koperasi adalah instrumen rakyat, dengan skema yang baik, saya pastikan keuntungan tidak hanya pada segelintir orang tetapi dinikmati secara bersama- sama," jelasnya.
Dalam kesepakatan yang sama, seluruh pimpinan koperasi menyatakan komitmennya untuk menjalankan pengelolaan tambang sesuai legalitas, perlindungan lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat Kabupaten Buru.
Selain itu, Kapolda Maluku bersama Pangdam XVI/Patimura, juga turut menyatakan dukungan penuh atas proses penataan yang sedang berlangsung, selaku aparat keamanan TNI/Polri akan bertindak tegas tarhadap pihak-pihak yang mencoba mengganggu jalannya proses trasformasi ini.
Saatnya dimulai sinergitas antara pemerintah, aparat, dan Koperasi Gunung Botak yang saat ini memasuki babak baru, dengan harapan kawasan ini bukan lagi menjadi sumber kekacauan, tetapi menjadi contoh kesuksesan hadirnya negara di tengah-tengah rakyat demi menata kekayaan alam secara berkeadilan. (Nicko Kastanja)
Posting Komentar