Hadir dalam Paripurna tersebut, mewakili Bupati, Wakil Bupati SBB, Selfinus Kainama, S.Pd, Kajari SBB, Anto Widi Nugroho, S.H., M.H, Ketua DPRD SBB, Andarias Kolly, S.H, Sekda SBB, Alvin Tuasuun, S.P., M.Si, Wakil Ketua I DPRD SBB, Arifin Podlan Grisya, S.H, Plt Sekretaris DPRD, La Ucu, Anggota DPRD dan Para Pimpinan OPD di lingkup Pemda SBB.
Dalam sambutannya mewakili Bupati, Wakil Bupati SBB, Selfinus Kainama, S.Pd, menyatakan, paripurna dalam rangka Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Seram Bagian Barat Tahun 2025 memiliki makna yang sangat penting sebagai bagian dari mekanisme akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Menurut Wabup, Tahun 2025 merupakan fase awal dalam perjalanan pembangunan daerah pada periode perencanaan yang baru, karena itu berbagai kebijakan dan program yang dilaksanakan pada tahun ini, diarahkan untuk meletakkan fondasi yang kuat dalam mewujudkan 0hun npembangunan daerah yang berkelanjutan inklusif dan berdaya saing berbasis potensi lokal.
Dalam pelaksanaan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat terus berupaya menggagas stabilitas pembangunan daerah ditengah berbagai dinamika dan keterbatasan yang dihadapi, oleh karena itu, sinergi antara Pemerintah Daerah, DPRD dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci dalam memastikan bahwa arah pembangunan tetap berjalan sesuai dengan yang direncanakan.
Secara umum Kainama menandaskan, penyelengggaraan pemerintahan di daerah sepanjang Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang cukup baik, hal ini tercermin dari capaian dari berbagai indikator pembangunan pelaksanaan program dan kegiatan serta pengelolaan keuangan daerah yang relatif optimal.
Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, dapat disampaikan bahwa, total Pendapatan Daerah yang ditargetkan sebesar Rp.964.445.134.000, dapat direalisaasikan sebesar Rp.918.442.579.904 atau mencapai 95,23%, capaian ini menunjukkan bahwa capaian optimalisasi Pendapatan Daerah baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah maupun transfer telah berjalan dengan cukup efektif, meskipun masih terdapat ruang untuk peningkatan kedepan.
Sementara itu dari sisi Belanja Daerah alokasi anggaran sebesar Rp.1.032.679.480.379 dapat direalisasi sebesar Rp.905.889.151.456 atau mencapai 87,72%, realisasi ini mencerminkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan telah berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat kendala teknis dan administratif yang mempengaruhi tingkat penyerapan anggaran, capaian tersebut tidak terlepas dari komitmen Pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara efektifitas pelaksanaan program dan kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga setiap rupiah yang dibelanjakan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Kainama mengatakan, selain capaian dan pengelolaan keuangaan daerah, pelaksanaan urusan keuangan daerah juga terus dilaksanakan, dan diarahkan kepada peningkatan kualitas pelayanan publik penguatan sektor ekonomi berbasis potensi lokal serta pemerataan pembangunan antar wilayah.
Namun demikian Pemda SBB menyadari bahwa, masih terdapat berbagai tantangan yang perlu menjadi perhatian bersama diantaranya keterbatasan kapasitas keuangan daerah, ketimpangan pembangunan antar wilayah serta kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik yang semakin kompleks.(Nicko Kastanja)
إرسال تعليق