Piru (6/5/2026), saatkita.com - Pemberitaan media ini yang bertajuk "Bikin Malu....! Saat Komisi I DPRD Maluku Bahas Aset Daerah 3 Pejabat Utama Pemda SBB Malah Mangkir" mendapat sorotan dari berbagai pihak salah satunya adalah Birokrat Senior dari Provinsi Maluku.
"Coba tolong sama-sama berkomitmen membangun daerah dulu, jangan bikin gaduh pemerintahan"ungkapnya menasehati lewat telepon WA Pada Senin,(4/5/2026).
Bahkan persoalan bertahannya Kantor DPRD SBB di Kairatu hingga Tahun 2028 juga mendapat tanggapan dari Birokrat Senior tersebut.
"Ngapain mereka bertahan di Kairatu sampai Tahun 2028, kenapa tidak pindah ibukota sekalian kesana," cetusnya dengan nada kecewa.
Sementara salah satu staf Bagian Hukum Pemda SBB memberikan masukan bahwa, sebagai awak media yang pernah beraktifitas di Ibukota Provinsi Maluku, harus memberikan contoh bagi wartawan lain, dimana harus memberikan inspirasi yang positif bagi pemberitaan yang membangun daerah.
Berbeda dengan itu, salah satu rekan media di SBB menyatakan, kritik kepada Pemda itu wajib, karena sebagai bagian dari tugas awak media dan pengawasan terhadap pemerintahan di daerah.
Menanggapi nasehat dari Birokrat Senior tersebut, awak media ini mengungkapkan bahwa, ada perbedaan mencolok saat masa pemerintahan Penjabat Bupati SBB, Dr. Acmad Jais Ely, S.T., M.Si, dengan Bupati Defenitif, Ir. Asri Arman, M.T, perbedaan ini juga diakui beberapa pengusaha lokal, karena pada masa pemerintahan, Penjabat Bupati SBB, Dr. Acmad Jais Ely, S.T., M.Si, penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan baik.
Selain itu kondisi ekonomi pasar stabil karena Acmad Jais Ely saat itu mengintruksikan para pimpinan OPD untuk belanja barang modal di pengusaha lokal SBB untuk memulihkan perekonomian daerah.
Selain itu juga, Penjabat Bupati SBB ini melakukan evaluasi terhadap para bendahara dinas, dan menegaskan pembayaran harus sesuai silkus keuangan, kalau 3 bulan ya 3 bulan,bukan 5-7 bulan, karena akan berpengaruh terhadap kualitas pekerjaan.
Bahkan menurunnya kinerja pemerintahan ini mendapat kritikan keras dari masyarakat sehingga, tercatat berkali-kali awak media ini mendapat kritikan pedas dari masyarakat di muka umum sehingga menimbulkan rasa malu.
"Masyarakat ada susah kok bikin berita puja-puji," kritik mereka.
Awak media ini mengakui, pemberitaan yang mengarah kepada pengkultuskan individu seorang pemimpin disaat masyarakat sedang kesusahan berarti menciderai marwah dari jiwa dari jurnalistik itu sendiri. (Nicko Kastanja)
"Coba tolong sama-sama berkomitmen membangun daerah dulu, jangan bikin gaduh pemerintahan"ungkapnya menasehati lewat telepon WA Pada Senin,(4/5/2026).
Bahkan persoalan bertahannya Kantor DPRD SBB di Kairatu hingga Tahun 2028 juga mendapat tanggapan dari Birokrat Senior tersebut.
"Ngapain mereka bertahan di Kairatu sampai Tahun 2028, kenapa tidak pindah ibukota sekalian kesana," cetusnya dengan nada kecewa.
Sementara salah satu staf Bagian Hukum Pemda SBB memberikan masukan bahwa, sebagai awak media yang pernah beraktifitas di Ibukota Provinsi Maluku, harus memberikan contoh bagi wartawan lain, dimana harus memberikan inspirasi yang positif bagi pemberitaan yang membangun daerah.
Berbeda dengan itu, salah satu rekan media di SBB menyatakan, kritik kepada Pemda itu wajib, karena sebagai bagian dari tugas awak media dan pengawasan terhadap pemerintahan di daerah.
Menanggapi nasehat dari Birokrat Senior tersebut, awak media ini mengungkapkan bahwa, ada perbedaan mencolok saat masa pemerintahan Penjabat Bupati SBB, Dr. Acmad Jais Ely, S.T., M.Si, dengan Bupati Defenitif, Ir. Asri Arman, M.T, perbedaan ini juga diakui beberapa pengusaha lokal, karena pada masa pemerintahan, Penjabat Bupati SBB, Dr. Acmad Jais Ely, S.T., M.Si, penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan baik.
Selain itu kondisi ekonomi pasar stabil karena Acmad Jais Ely saat itu mengintruksikan para pimpinan OPD untuk belanja barang modal di pengusaha lokal SBB untuk memulihkan perekonomian daerah.
Selain itu juga, Penjabat Bupati SBB ini melakukan evaluasi terhadap para bendahara dinas, dan menegaskan pembayaran harus sesuai silkus keuangan, kalau 3 bulan ya 3 bulan,bukan 5-7 bulan, karena akan berpengaruh terhadap kualitas pekerjaan.
Bahkan menurunnya kinerja pemerintahan ini mendapat kritikan keras dari masyarakat sehingga, tercatat berkali-kali awak media ini mendapat kritikan pedas dari masyarakat di muka umum sehingga menimbulkan rasa malu.
"Masyarakat ada susah kok bikin berita puja-puji," kritik mereka.
Awak media ini mengakui, pemberitaan yang mengarah kepada pengkultuskan individu seorang pemimpin disaat masyarakat sedang kesusahan berarti menciderai marwah dari jiwa dari jurnalistik itu sendiri. (Nicko Kastanja)

Posting Komentar